Berita & Info
Kegiatan ASPI - 2017

1. Rapat Umum Anggota 2017

Pada tanggal 14 Juni 2017, telah dilaksanakan Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan ASPI untuk tahun buku 2016, dimana telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

  1. Laporan tahunan ASPI termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas ASPI untuk Tahun Buku 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan ASPI (audited) untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan di Jakarta dengan pendapat “Wajar”.
  2. Pengangkatan
    1. Bapak Randi Anto sebagai Sekretaris Jenderal ASPI menggantikan Bapak Sis Apik Wijayanto yang mengundurkan diri;
    2. Bapak Budiman Tanjung sebagai Ketua Komite II (APMK) menggantikan Bapak Bambang Karsono Adi yang mengundurkan diri;
    3. Bapak David Bangun sebagai anggota Badan Pengawas menggantikan Bapak Indra Utoyo yang mengundurkan diri;

Untuk periode penugasan 3 (tiga) tahun ke depan sejak diangkat pada RUA Tahunan ASPI 14 Juni 2017.

  1. Penyesuaian anggaran dasar
    1. Penambahan peran ASPI yang tercantum pada sub ayat pada pasal 4 ayat 2 sebagai huruf h “sebagai Lembaga Standar yang menjalankan fungsi pengelolaan Standar dalam National Payment Gateway sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia”
    2. Penyesuaian pasal 4 ayat 2 butir g terkait dengan tugas ASPI “sebagai Pengelola Standar Nasional Teknologi Chip NSICCS untuk Kart ATM dan/atau Kartu Debet termasuk kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Standar Nasional Teknologi Chip NSICCS untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

 

2. Pertemuan Tahunan ASPI – Executive Annual Gathering

Pada tanggal 13 Oktober 2017, untuk yang ke-5 kalinya ASPI mengadakan acara pertemuan tahunan para pimpinan perwakilan anggota ASPI yang dihadiri oleh 131 institusi. Acara yang bertemakan “Embracing the New Digital Economy: Survive & Thrive”, dihadiri oleh Ibu Rosmaya Hadi Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai keynote speaker dan pejabat senior Bank Indonesia lainnya. Bapak Aribowo, Direktur Eksekutif – Kepala Program Sistem Pembayaran, Pusat Program Transformasi BI memaparkan “Roadmap dan Kebijakan Sistem Pembayaran melalui Penerapan Interoperasional dan Interkoneksi”.

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh pembicara internasional, Mr. Jeffrey Goh, CEO dari NETS Singapore yang memaparkan topik bahasan tentang “Digital Payment Opportunities & Challenges: lesson learnt from NETS”, dan panelis local seperti Aulia Ersyah Marinto, Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA); Jonathan Barki, VP of Corporate Strategy GOJEK; Vince Iswara, CEO DANA (Alipay Indonesia); dan Ryu Kawano Suliawan, President Director Midtrans Indonesia. Mereka membahas dan berbagi pengalaman/best practices atas perkembangan industri pembayaran di Indonesia dan negara tetangga termasuk kesempatan dan tantangan yang dihadapi dalan era ekonomi digital.

Diharapkan event ini memberikan manfaat bagi anggota ASPI.

 

Berikut ini adalah Laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ASPI sepanjang tahun 2017.

3. ASPI sebagai Lembaga standar

  1. Penetapan ASPI sebagai Lembaga Standar untuk Kartu ATM/Debet berteknologi Chip NSICCS

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.19/4/KEP.GBI/2017 tanggal 21 Juni 2017, ASPI ditetapkan sebagai Pengelola Standar Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Debet. Penetapan ini diikuti dengan penyerahan dokumen standar spesifikasi “National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)” kepada Bank Indonesia. Hal ini dilakukan oleh ASPI untuk memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PADG/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, ASPI sebagai Pengelola Standar dinyatakan sebagai Lembaga Standar untuk instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau Debet. Lembaga Standar mempunyai fungsi menyusun, Mengembangkan dan mengelola standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran dan switching serta security, termasuk di dalamnya melaksanakan fungsi sertifikasi dan key management/Certificate of Authority. Penetapan ini merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi ASPI dan menjadi landasan untuk pertumbuhan dan kemajuan sistem pembayaran di masa mendatang.

 

  1. Pengajuan ASPI sebagai Lembaga Standar Uang Elektronik

Dengan mempertimbangkan keadaan ekosistem uang elektronik yang saat ini masih terfragmentasi dengan penggunaan individual platform dan sistem aplikasi yang berbeda antara satu issuer lainnya dan juga perkembangan teknologi sistem pembayaran yang telah berevolusi dengan pesat ke era elektronik dan digital, maka ASPI merasa perlu adanya standar nasional untuk uang elektronik – hal ini sesuai dengan road map dan kebijakan Bank Indonesia. Standar uang elektronik akan dikembangkan berdasarkan guiding principle, interkoneksi dan interoperabilitas sistem dan jaringan kanal dan instrumen antar pelaku yang diselenggarakan melalui Gerbang Pembayaran Nasional. Berkenaan dengan hal ini, ASPI telah mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar untuk Uang Elektronik pada bulan Oktober 2017 dan sedang dalam proses persetujuan Bank Indonesia.

 

 

4. Standar Nasional NSICCS

Bersamaan dengan ditetapkannya ASPI sebagai Pengelola Standar untuk kartu ATM dan/atau kartu debet, pada tanggal 21 Juni 2017, Gubernur Bank Indonesia juga menetapkan standar NSICCS (National Standard of Indonesian Chip Card Specification), sebagai Standar Nasional Teknologi Chip untuk kartu ATM dan/atau kartu debet.

NSICCS adalah standar spesifikasi berbasis chip yang mengacu pada standar internasional EMV dan global ISO dimana kepemilikannya dialihkan oleh Forum Prinsipal (Alto, Rintis, dan Artajasa) kepada ASPI di tahun 2016. Dengan penetapan ini, kepemilikan standar NSICCS berpindah dari ASPI kepada Bank Indonesia, sedangkan pengelolaan standar NSICCS dijalankan oleh ASPI sebagai Lembaga Standar Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Pemeliharaan termasuk pengkinian atas Standar Nasional NSICCS akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan spesifikasi di industry sistem pembayaran.

 

 

5. Kegiatan mendukung implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Untuk mendukung Bank Indonesia dalam mensukseskan penerapan GPN yang merupakan infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran dan memfasilitasi berbagai instrumen dan transaksi pembayaran secara elektronik, ASPI secara aktif terlibat dalam 3 Working Group GPN (Kelembagaan, Bisnis, dan Teknis).

Secara umum, dukungan dan pembahasan difokuskan pada:

  1. Pemrosesan Transaksi Debet di Domestik

Agar transaksi debet dapat diproses di domestik dan seluruh transaksi kartu debet dapat diterima dan dproses oleh merchant, maka seluruh pelaku industri transaksi debet yaitu issuer, acquirer, dan switching harus terhubung atau terkoneksi satu sama lain. Oleh karena itu perlu dilakukan pengambangan dan penyesuaian oleh pelaku industri agar terhubung satu sama lain dan membentuk interkoneksi debet. Pada tahap awal telah dipilih 7 (tujuh) bank piloting dan 4 switching untuk mengembangkan sistem interkoneksi debet. ASPI berperan aktif dengan bertindak sebagai ketua Working Group Teknis yang menentukan standar teknis dan operasional untuk transaksi.

  1. Pengembangan Interoperabilitas dan Interkoneksi Uang Elektronik (UNIK)

Sebelumnya, instrumen Uang elektronik (UNIK) yang diterbitkan oleh perbankan di Indonesia mempunyai fitur, sistem aplikasi dan platform yang berbeda-beda, oleh karena itu untuk menanggapi kebijakan pemerintah agar semua transaksi pembayaran di gerbang toll diproses secara elektronik sebelum akhir tahun 2017, diperlukan penyesuaian sistem oleh pihak-pihak terkait. Tahap awal yang dilakukan untuk menuju interoperabilitas UNIK adalah mengembangkan Security Access Module (SAM) dan Reader agar dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh berbagai bank. Pengembangan SAM multi aplet dan uji coba dilakukan secara intensif dan bertahap oleh pihak-pihak terlibat termasuk ASPI dan bank issuer dibawah koordinasi Bank Indonesia dan bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol dan Badan Penyelenggara Jalan Tol dibawah koordinasi Kementrian PUPR. Kerja keras tim berhasil dengan baik sehingga program pembayaran non-tunai pada jalan tol berhasil diimplementasikan secara serentak sesuai target waktu yang ditetapkan di bulan Oktober 2017.

  1. Peluncuran GPN dan Logo GPN

Logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus DW Martowardojo pada tanggal 4 Desember 2017. Hal ini merupakan hasil kerja keras tim Bank Indonesia, ASPI dan pelaku industri sistem pembayaran dalam beberapa bulan, sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi secara domestik; selangkah lebih maju dalam mewujudkan industri pembayaran yang lebih efisien, aman, dan terpercaya.

Dalam event tersebut juga telah diserahkan Buku Pedoman Logo Nasional GPN kepada Ketua Umum ASPI, agar selanjutnya ASPI sebagai wadah industri sistem pembayaran di Indonesia ikut mengawal kelancaran proses implementasi GPN ini.

 

6. Pengaturan dan Penyusunan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/7/DASP tanggal 25 Februari 2011, dalam menjalankan perannya sebagai Self-Regulatory Organisation (SRO), ASPI dapat mengeluarkan ketentuan bagi anggotanya mengenai hal-hal teknis dan mikro, hal-hal yang belum diatur dan/atau yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Bank Indonesia dibidang sistem pembayaran, sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan denga ketentuan dan kebijakan Bank Indonesia.

  1. Ketentuan mengenai Transfer Dana

Setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan yang cukup Panjang dan intensif, akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2017, untuk pertama kalinya ASPI secara resmi menerbitkan produk Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI) untuk melengkapi peraturan Bank Indonesia mengenai perihal yang sama. Penerbitan KASPI ini telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia melalui surat no.19/183/DPSP/Srt/B tertanggal 6 Oktober 2017.

 Kedua ketentuan yang diterbitkan yaitu :

1. Ketentuan ASPI Nomor ASPI/K-I/1/X/2017 tentang Penagihan Warkat Debet di Luar Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. KASPI ini mengatur tata cara Penagihan Warkat Debet dengan nominal di atas Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan batas yang ditentukan oleh BI untuk dapat diproses melalui sistem kliring BI. KASPI ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi anggota ASPI.

2. Ketentuan ASPI Nomor ASPI/K-I/2/X/2017 tentang Kegiatan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Antar Peserta melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Kedua KASPI di atas disusun oleh Working Group Komite 1 ASPI bidang RTGS, SKN, SSSS & Transfer Valas dibantu oleh Tim Pelaksana Operasional ASPI dengan arahan dan bimbingan dari Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (BI DPSP) dan KASPI tersebut menggantikan semua bye-laws dengan subjek yang sama, yang dikeluarkan sebelumnya.

Dengan adanya Ketentuan ASPI ini, diharapkan kebutuhan industri pembayaran, anggota ASPI serta nasabah pengguna dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan sistem pembayaran.

Sementara itu untuk rancangan ketentuan mengenai:

  • Kegiatan Transfer Dana melalui BI-RTGS; saat ini sudah dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan/penegasan Bank Indonesia.
  • Kegaiatan Tansfer Dana melalui BI-SSSS juga tengah disusun konsepnya dan masih dalam pembahasan yang intens di Working Group Komite 1 ASPI.

 

  1. Ketentuan Penanganan Fraud e-Banking

Berkenaan dengan rancangan Ketentuan ASPI terkait Penanganan Fraud e-Banking, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi antara GPRK-BI dengan ASPI pada bulan Desember 2016, telah dibentuk Working Group Fraud e-Banking dibawah Komite V ASPI yang terdiri dari perwakilan 12 Bank dan 3 Telco anggota ASPI dengan tugas utama menyusun ketentuan tentang Penanganan Transaksi Pembayaran Melalui Kanal Perbankan Elektronik Terhadap Rekening Nasabah yang Diduga Menggunakan Identitas Palsu dan/atau Data yang Diragukan Kebenarannya. Konsep ketentuan ini telah direview dan mendapatkan tanggapan awal dari Bank Indonesia. Pembahasan dengan Bank Indonesia masih berlanjut dan diharapkan dapat selesai di tahun 2018.

  1. Ketentuan mengenai Larangan Gesek Tunai dan Surcharge

Sebagai tandak lanjut dari Sosialisasi Ketentuan Alat Pembayaran Mengunakan Kartu (APMK) terkait Larangan Gesek Tunai dan Surcharge yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 22 November 2017, dan di ikuti dengan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan ASPI, Acquirer dan Asosiasi terkait pada tanggal 13 Desember 2017, ASPI diharapkan dapat mengeluarkan ketentuan mengenai Gesek Tunai. Komite II yang membidangi  APMK telah berperan aktif didalam penyusunan 2 (dua) Rancangan Ketentuan ASPI berikut:

1. Penghentian Kerjasama dengan Pedagang (Merchant) yang Terbukti Melakukan Penarikan/Gesek Tunai, dan;

2. Penghentian Kerjasama dengan Pedagang (Merchant) yang Terbukti Melakukan Surcharge Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. Kedua Rancangan Ketentuan ASPI saat ini sedang memasuki tahap final pembahasan dengan Bank Indonesia, dan diharapkan dapat disetujui oleh Bank Indonesia pada pertengahan tahun 2018.

 

7. Sosialisasi

  1. Sosialisasi Implementasi NSICCS

Guna memastikan semua anggota ASPI, termasuk yang di luar Jakarta, mempunyai pemahaman dan pengertian cukup mengenai kewajiban penggunaan standar berbasis teknologi chip NSICCS mulai Juli 2017, pada tanggal 20 Januari 2017, ASPI bekerja Bersama dengan Bank Indonesia, mengadakan sosialisasi dan workshop mengenai implementasi NSICCS kepada perwakilan bank-bank daerah (BPD). Kesempatan ini juga digunakan untuk meminta dukungan dan commitment bank untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia dan segera melakukan persiapan untuk mengimplementasikan standar nasional NSICCS sesuai waktu yang ditetapkan.

 

  1. Sosialisasi Pemrosesan Transaksi Debet di Indonesia

ASPI Bersama dengan Bank Indonesia telah melakukan beberapa pertemuan sosialisasi dengan anggota ASPI yang diadakan dalam beberapa sesi, (9 Mei 2017, 2 Juni 2017 dan 20 Juni 2017), terkait kesiapan pelaku sistem pembayaran untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia khususnya mengenai pemrosesan transaksi debet di domestic dalam rangka penyelenggaraan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

 

Pada tanggal 14 Juli 2017, kembali Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (PPTBI) Bersama dengan ASPI mengadakan sosialisasi mengenai hal yang sama kepada sekitar 40 bank penerbit (issuer) kartu debet yang tidak terlibat dalam proyek piloting GPN sebelumnya. Pada kesempatan tersebut wakil ASPI turut memberikan paparan teknis mengenai penerapan interkoneksi debet domestic yang wajib diimplementasikan oleh semua penerbit kartu debet domestic sebelum akhir tahun 2017. Melalui sosialisasi ini diharapkan bank penerbit dapat lebih memahami hal-hal yang harus disiapkan dan ditindaklanjuti seperlunya untuk memastikan kepatuhan atas peraturan Bank Indonesia.

 

  1. Sosialisasi Pencantuman Logo

Sebagai tindak lanjut atas pemberian pedoman Logo Nasioanal oleh Gubernur Bank Indonesia kepada ASPI pada acara peluncuran GPN, di penghujung tahun 2017, ASPI mengundang Bank Penerbit Kartu ATM/ Debet pada acara sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan mekanisme pencantuman dan pencetakan logo nasional, GPN pada kartu debet. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh ASPI digedung Bank BNI ini ditutup dengan pemberian softcopy pedoman pencetakan logo GPN.

 

 

8. Penggunaan PIN on-line 6 digit

Sebagai tindak lanjut pertemuan ASPI dengan Bank Indonesia mengenai penerapan PIN on-line 6 digit pada kartu debet, pada tanggal 28 Juli 2017 ASPI mengirimkan surat reminder ke semua anggota ASPI khususnya bank penerbit Kartu Debet, untuk mengingatkan mereka akan kewajiban mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran BI No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 dan konsekuensi sanksi yang akan dikenakan oleh Bank Indonesia dalam hal pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Lebih jauh ASPI juga telah meminta seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis bank penerbit dan acquiring untuk melakukan sosiaslisasi/edukasi kepada seluruh merchant dan nasabah pemegang kartu ATM/Debet mengenai kewajiban menggunakan PIN Online 6 Digit. Dalam hal ini ASPI telah berkoordinasi dengan 8 acquiring bank besar yaitu Bank Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Mega dan Maybank untuk menjalankan program sosialisasi/edukasi melalui media komunikasi, seperti Print Ad di media cetak, pemasangan Wobbler dan Tent Card.

ASPI juga turut ambil bagian dengan menayangkan program Radio Spot untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan PIN Online 6 Digit dalam bertransaksi menggunakan Kartu Debet.

 

9. Penyusunan SKKNI & KKNI Bidang SPPUR

Penyusunan SKKNI dan KKNI ini dikoordinasi oleh Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) dan telah melibatkan beberapa perwakilan Industri termasuk ASPI, serta narasumber ahli/senior dari Lembaga perbankan dan Lembaga selain bank (LSB) yang terkait dengan kekhususan pada sub bidang sistem pembayaran masing-masing. Dalam kegiatan ini ASPI telah mengirimkan beberapa perwakilan yang terdiri dari Pengurus dan tim Operasional ASPI serta beberapa Anggota Komite 1 s/d Komite 7 untuk berpartisipasi aktif dalam Steering Committee, Tim Perumus dan tim Verifikasi.

ASPI terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembahasan, workshop maupun konsinyering yang dilakukan secara intensif dalam beberapa bulan.

Adapun Tim Perumus SKKNI/KKNI sudah menghasilkan:

  1. Pemetaan Kompetensi SKKNI Sistem Pembayaran;
  2. Draft Uraian Kompetensi RSKNNI;
  3. Pengisian Formulir-1 Lembar Ketidaksesuaian (LK) SKKNI.

: Gd. Graha Mandiri Lt. 18, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310

: sekretariat@aspi-indonesia.or.id ; : (62-21) 230 0393

: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Copyright © 2017 Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia - ASPI