Berita & Info
Kegiatan ASPI – 2015

1. Rapat Umum Anggota Tahunan 24 Juni 2015
Rapat yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2015 ini merupakan agenda tahunan ASPI yang diselenggarakan guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ASPI. Adapun hal-hal yang disetujui dalam Rapat adalah:
a. Perubahan Annggaran Dasar, mengenai:

  • Badan Pengurus ASPI diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode jabatan berikutnya;
  • Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite 4 (KUPU) harus berasal dari Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI);
  • Persyaratan menjadi Anggota Badan Pengawas, yang berasl dari ketua atau perwakilan Perbanas, Himbara, Asbanda, Asbisindo, Perbina atau Asosiasi Perusahaan Telekomunikasi;

b. Memberikan wewenang kepada Badan Pengurus untuk mengubah Anggaran Dasar (AS) sehingga ASPI dapat berperan sebagai Pengelola Standar Kartu berbasis teknologi chip dan/atau kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia;
c. Mengangkat Bapak Nurullah Akshan sebagai Ketua Komite I – ASPI dengan masa jabatan 3 tahun untuk periode 2015 – 2018;
d. Pemberian wewenang kepada Badan Pengurus untuk menunjuk Ketua Komite 7 yang membawahi Pengelolaan standar kartu berbasis teknologi chip dengan tunduk pada Surat Bank Indonesia.

2. 4th Executive Annual Gathering, 27 November 2015
Untuk ke-empat kalinya ASPI mengadakan pertemuan para eksekutif senior perwakilan anggota ASPI dalam acara yang bertemakan “The Transformation of Digital Payment – The New Way to Pay” yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2015 di Bali, dimana mereka dapat saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman. Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir pejabat Bank Indonesia dan beberapa pembicara internasional dan domestik seperti :

  • Chairman NFC Forum & Senior Executive Sony Felica dari Jepang yang memaparkan teknologi NFC.
  • Infeneon, Jerman yang membagi kisah sukses multi aplikasi dengan standar terbuka.
  • Cotignac Consultancy Service Limited dari New Zealand yang merupakan konsultan untuk proses migrasi kartu chip di Malaysia.
  • Beberapa panelis lokal yang memiliki expertise di bidang e-Commerce, antara lain Bukalapak dan Veritrans Indonesia.

Diharapkan acara ini dapat memberikan manfaat kepada anggota ASPI.

3. SKN-BI, BI-RTGS, dan BI-SSSS Gen II
Dengan dukungan dari seluruh pihak, upaya pengembangan sistem Bank Indonesia SKN, RTGS, S-4 Gen II yang telah berlangsung beberapa waktu, akhirnya terselesaikan dengan baik dan implementasi berjalan dengan lancar. Perwakilan perbankan yang duduk dalam Working Group dan Komite I ASPI, ikut mengambil bagian dalam proses ini.

Sejalan dengan diterapkan sistem Generasi II tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan tentang Transfer Dana dan Kliring Berjadwal (SKN), RTGS dan S-4 dan untuk melengkapi peraturan-peraturan tersebut ASPI akan menerbitkan ketentuan pelaksanaan yang bersifat teknis.

Pemberlakuan ketiga sistem Generasi II ini akan memberikan dampak yang positif baik bagi perbankan maupun nasabahnya serta masyarakat pada umumnya.

Proses penyusunan ketentuan ASPI (KASPI) telah dimulai sejak tahun 2015 dan dikonsultasikan dengan BI dalam beberapa pertemuan di berbagai kesempatan termasuk workshop pada tanggal 17-18 September 2015 (off-site meeting) untuk  membahas hal-hal lebih detail.

4. EMV Liability Shift
Untuk meningkatkan kamanan bertransaksi, Visa dan MasterCard telah mengeluarkan kebijakan mengenai program EMV ATM Liability Shift (pengalihan tanggung jawab) yang rencananya diterapkan mulai tanggal 1 Oktober 2015 (untuk Visa) dan 1 Januari 2016 (untuk MasterCard). Namun mengingat keadaan perbankan di Indonesia yang belum sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam program tersebut, maka ASPI secara aktif berdiskusi dengan Visa dan MasterCard dan mengkomunikasikan kebutuhan anggota ASPI kepada Bank Indonesia.

Visa dan Master memahami keadaan industri sistem pembayaran di Indonesia dan Visa menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak termasuk lagi dalam program EMV ATM Liability Shift sejak 1 Oktober 2015. Sementara MasterCard memahami perubahan jadwal implementasi teknologi chip di Indonesia.

5. Implementasi Standar Teknologi Chip NSICCS
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, mulai 1 Januari 2016 semua Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus menggunakan standar teknologi chip dan PIN 6 digit, namun dengan mempertimbangkan jumlah kartu beredar, banyaknya terminal serta infrastruktur/ sistem operasional yang harus disesuaikan untuk mendukung penggunaan standarteknologi chip tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, para anggota berpendapat untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut merupakan suatu tantangan yang berat bagi industry pembayaran, oleh karena itu dengan melihat tingkat kesiapan pelaku sistem pembayaran, ASPI dan pelaku industri merasa implementasi secara bertahap lebih sesuai. Kebijakan ini juga diterapkan di beberapa negara lain.

Melalui diskusi yang intensif antara Bank Indonesia, ASPI dan anggotanya, Bank Indonesia pada akhirnya menerbitkan SE BI untuk menunda dan menerapkan tahapan implementasi standar teknologi chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

6. Program Edukasi Modus Kejahatan Internet Banking
Layanan Perbankan Elektronik (electronic banking) merupakan salah satu bentuk delivery channel utama layanan perbankan namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, tindak kejahatan internet banking perlu diwaspadai. Sehubungan dengan hal ini, ASPI berinisiatif membuat program edukasi kepada masyarakat untuk mengenal modus kejahatan di dunia maya yang mungkin timbul dan mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan internet banking. Program ini mulai dikomunikasikan di akhir tahun 2015 dan akan berlanjut di tahun 2016 melalui berbagai media, diantaranya:

  • Print Ad di surat kabar Kompas dan Koran Sindo;
  • Print Ad di majalah Infobank;
  • Radio Spot di radio Elshinta dan radio Gen FM;
  • Radio Ad Lib dan Radio Talkshow di Radio Elshinta;
  • Digital Ad melalui Leader board dan Digital banner di media online seperti sindo.com
  • Network banner di gatra.com, liputan6.com, okezone.com, viva.co.id
  • Native Ad di yahoo.com, serta sosial media buzzer di twitter dan instagram.

7. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tindak Kejahatan pada Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik
Dengan banyaknya kasus tindak kejahatan atas transaksi pembayaran elektronik, dan sejalan dengan himbauan Bank Indonesia, ASPI melalui Komite 5 (e-Banking) telah membentuk task force/ working group dengan tugas utamanya menyusun Ketentuan terkait dengna penanganan dan penyelesaian kasus tindak kejahatan pada sistem pembayaran berbasi elektronik. Rancangan awal Ketentuan tersebut sedang dalam proses penyusunan.

Sementara itu agar pengaduan dan penanganan kasus tindak kejahatan e-Banking ini dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan lebih cepat, ASPI beserta para anggota telah membuka jalur komunikasi melalui pembentukan call center task force ditahun 2015.

8. Limit Transaksi
Melihat kebutuhan industri terkait adanya peningkatan nominal transaksi baik untuk pengambilan tunai maupun untuk transfer dana yang dilakukan melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM maupun kartu kredit, ASPI menanggapi dan merespon kebutuhan anggota dengan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Bank Indonesia, maka sebagai hasilnya pada akhir tahun 2015 Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SEBI No.17/51/DKSP) yang pada prinsipnya menyetujui kenaikan limit sepanjang kartu yang digunakan telah menggunakan teknologi chip.

: Gd. Graha Mandiri Lt. 26, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat

: sekretariat@aspi-indonesia.or.id ; : (62-21) 230 0393

: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Copyright © 2017 Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia - ASPI